REVITALISASI SEKTOR SOSIAL EKONOMI DI LEMBAH WEWIKU - WEHALI

By Herman Seran

Jared Diamond dalam bukunya Guns, Germs and Steel (2005) memaparkan bahwa peranan kondisi geografis sangat krusial dalam pola penyebaran peradaban bangsa manusia di seluruh dunia. Lebih lanjut Francis Fukuyama dengan bukunya The Origins of Political Order (2011), beragumentasi bahwa sejarah munculnya institusi politik atau pemerintahan sebagai buah dari peradaban manusia, sangat ditentukan oleh parameter – parameter topografi yang membatasi ruang gerak kelompok – kelompok manusia nomaden hingga memaksa mereka untuk membentuk konsensus untuk hidup bersama dalam ikatan yang tidak berdasarkan garis keturunan. Dalam terang pemikiran ahli geografi dan ahli politik tersebut, penulis hendak mendeskripsikan historis peranan Sungai Benenai bagi maju dan mundurnya peradaban kampung – kampung sepanjang bantaran sungai tersebut. Kedua, penulis beragumentasi tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh kehadiran S. Benenai yang kemudian disusul dengan kehadiran jembatan Benenai pada pertengahan tahun 1980-an. Terakhir, akan ditawarkan solusi untuk merevitalisasi sector sosial dan ekonomi di lembah Benenai yang subur tersebut.

Pengalaman penulis yang lahir dan besar di Wewiku – Wehali mempertegas pengamatan para ahli tentang bagaimana kondisi geografi dan pola transportasi mempengaruhi maju mundurnya peradaban di suatu wilayah. Keberadaan S. Benenai yang kemudian tersedianya jembatan Benenai di ujung Haitimuk pada awal tahun 1980an, sangat mempengaruhi kemajuan dan interkonektivitas kampung – kampung sepanjang muara S. Benenai. Observasi penulis dalam kurun waktu akhir 1970-an hingga tahun 2013 menggambarkan bahwa banyak hal positif yang telah dinikmati dari kehadiran Sungai Benenai dan Jembatan Benenai. Namun pada saat yang sama, ada dampak negatif yang muncul akibat keberadaan Sungai Benenai dan Jembatan Benenai. Misalnya, banjir yang membawa humus dari pegunungan menyuburkan lembah Wewiku – Wehali, tetapi banjir bandang sering menjadi ancaman bagi harta dan bahkan nyawa manusia. Kanalisasi alur transportasi ke bagian barat dengan hadirnya jembatan telah mengubah pola mobilitas masyarakat yang berdampak pada matinya beberapa pusat pertumbuhan sebelum tahun 1980-an.

Banyak penulis berpendapat bahwa Wewiku – Wehali mampu menjadi pusat kekuasaan yang terbesar di daratan Timor bahkan Sunda Kecil pada masa lampau, sangat dipengaruhi oleh keberadaan Sungai Benenai. Widiyatmika (tt), misalnya, berpendapat bahwa Motadikin telah menjadi pelabuhan perdagangan Cendana terbesar di daratan Timor jauh sebelum abad XV, bahkan S. Benenai di musim kemarau merupakan jalan untuk mengangkut Cendana ke muara. Demikian juga penulis lain seperti Therik dan Fox juga berpendapat sama bahwa lembah Benenai yang subur ini telah menjadi pusat kerajaan di Timor dengan bentuk kekuasan yang paradoksal (the power of the powerlessness) (bdk. Fox, 1996). Peranan luar biasa S. Benenai tersebut, secara metaforik tergambar dalam cerita “Na’an Oan dan Ai knotak”. Dikisahkan bahwa Sungai Benenai tercipta sebagai sarana komunikasi antara Sang Pangeran di Pegunungan Mutis dan Sang Puteri yang berada di Lembah Wewiku-Wehali. Bahwa banjir dari gunung mengirimkan kayu bakar (Ai knotak) untuk berdiang sang puteri yang baru melahirkan, sebagai balasannya sang puteri mengirimi beras dalam bentuk nener yang muncul pada bulan Mei – Juni setiap tahun sebagai Na’an Oan.

Ketika musim banjir, bukan saja kayu bakar yang dikirimnya, tetapi juga meninggalkan dampak ekonomi dan sosial yang tidak sedikit dan berkelanjutan. Harta benda dan ternak yang hanyut terbawa banjir, menurunkan semangat usaha dan kerja mereka yang tinggal di lembah nan subur ini. Banjir tidak hanya menghilangkan harta benda, tetapi lebih serius lagi karena menumbuhkan rasa pesimis para petani dan peternak karena banjir akan merusaknya lagi setelah mereka pulihkan. Akibatnya, wilayah yang pernah menjadi sentra pertanian di Belu dan bahkan pernah dirancang untuk menjadi kota agropolitan ini, secara perlahan kehilangan produktivitasnya.

Banjir dan kemudian jembatan yang dibangun pada pertengahan 1980-an yang mengubah pola pergerakan manusia, justeru menjadikan beberapa kampung Wewiku – Wehali sepanjang bantaran Benenai menjadi kota mati (ghost town). Kampung – kampung seperti Besikama dan Bolan sekarang menjadi yang ditinggalkan, walaupun pada awal tahun 1980-an menjadi pusat pertumbuhan. Misalnya, Rumah Sakit Marianum yang dikelola Komunitas SSpS di Besikama mengalami penurunan peranan hingga ditutup, sedikit banyak karena bergesernya jalur transportasi akibat terbangunannya jembatan dan bencana banjir. Kampung – kampung yang dipisahkan oleh S. Benenai yang dulu terhubungkan satu sama lain dengan jalan kaki dan berkuda menyeberang sungai, sekarang menjadi susah dijangkau karena masyarakat beralih ke moda transportasi kendaraan bermotor, yang susah menyeberang sungai. Motaulun dengan Angkaes yang berdekatan, Taelama dengan Lasaen, Sukabilulik dengan Manumuti menjadi sulit terkoneksi satu sama lain karena untuk berkunjung mereka harus melewati jembatan di Haitimuk, walaupun jarak antara kampung – kampung tersebut hanya selebar sungai Benenai. Di sinilah, peranan kondisi geografis menghambat interaksi antara pusat – pusat peradaban, yang diperburuk oleh rekayasa teknik, dalam hal ini jembatan.

Situasi ini jika dibiarkan secara berkelanjutan akan mematikan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sepanjang bantaran S. Benenai di Wewiku Wehali. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekayasa teknik untuk mengembalikan performa pusat – pusat pemukiman tersebut. Hal ini menjadi lebih penting lagi, karena terbentuknya Kabupaten Malaka dan ibukotanya Betun, perlu disokong oleh pusat – pusat pertumbuhan di periferi kota. Karena itu, rekayasa yang perlu dilakukan adalah mengeliminasi dampak negatif banjir Benenai dan menghubungkan kembali pemukiman – pemukiman yang telah terputus satu sama lain dengan cara pelurusan S Benenai dan pembangunan Jalan Lingkar Selatan.

Langkah pertama adalah pelurusan S. Benenai yang akan dilakukan pada lokasi yang sering merupakan jalur banjir yang terbesar dan jarak terdekat ke muaranya. Dari pengukuran kasar pada citra satelit, jarak pelurusan tersebut kurang lebih delapan kilometer. Jarak ini merupakan jarak antara tikungan yang paling tajam tempat berawalnya pola aliran berkelok-kelok (meandering) pada dataran banjir hingga muara sungai di Laut Selatan saat ini. Secara umum arah normalisasi kanal dimulai dari pelurusan badan sungai start dari depan gereja Kleseleon mengarah ke tenggara, kemudian membelah di antara Gereja Protestan Maktihan dan Kantor Camat Malaka Barat, menuju ke muaranya di Laut Selatan. Mempertimbangkan potensi biaya, dampak negatif, dan dampak positif yang ditimbulkan dari projek pelurusan ini, maka jarak delapan kilometer, secara empiris sangat layak untuk dikerjakan. Karena dengan pelurusan maka daerah potensi atau limbasan banjir menjadi lebih kecil, badan sungai relatif lebih sempit sehingga bisa dilakukan pengelolaan daerah aliran sungai (manajemen DAS), dan tentu saja dapat dibuatkan jembatan untuk menghubungkan daerah – daerah di sebelah timur, baik di utara maupun selatan S Benenai. Langkah berikutnya adalah pembuatan jalan lingkaran selatan mulai dari Weoe – Webriamata – Wemean – Besikama – Sukabilulik – Bolan – Betun. Jalan ini akan dilengkapi dengan jembatan yang relatif pendek karena hanya menyeberang kanal hasil rekayasa yang sempit.

Hal utama yang perlu dilakukan adalah kajian kelayakan teknis dan analisis sosial ekonomi yang komprehensif untuk mengkuantifikasi untung rugi projek tersebut (cost-benefit analysis) oleh team yang kompeten dan terlebih independen. Langkah berikutnya adalah sosialisasi projek secara transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat terutama mereka yang bakal tergusur. Mereka yang terkena dampak harus diberi kompensasi yang lebih dari layak, setelah dengan sadar memahami pentingnya projek ini bagi kepentingan bersama. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah definisi ulang peran mistis S. Benenai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban dan budaya Wewiku Wehali. Dengan demikian, antara pembangunan dan kebudayaan tidak saling mengorbankan.

Untuk mengakhiri pemaparan ini, penulis berpendapat bahwa kondisi geografis sangat menentukan pola perkembangan pembangunan dan kebudayaan. Peranan manusia yang diberi akal budi oleh Tuhan adalah untuk memodifikasi hambatan – hambatan alam untuk memastikan keberlanjutan peradaban manusia tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan dan sustainabilitas. Intervensi manusia dan kondisi geografis dapat memberikan dampak negatif, tetapi pada saat yang sama juga berkontribusi positif. Tugas rekayasa keteknikan adalah melakukan intervensi pada kondisi alam yang bertujuan meminimalisir dampak negatif dan mengamplifikasi dampak positif bagi alam dan manusia. Projek pelurusan S. Benenai dan Jalan Lingkar Selatan pasti ada kerugiannya, tetapi merupakan mitigasi bencana banjir dan juga merevitalisasi perekonomian dataran Wewiku – Wehali secara keseluruhan. Karena itu dibutuhkan kearifan semua pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada perencanaan yang matang dan komprehensif.

AWASI PENGIJONAN PROJEK IBUKOTA MALAKA

By Herman Seran

Pembangunan ibukota suatu daerah otonomi baru (DOB) ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar dan berlangsung beberapa tahun anggaran (multiyear). Itulah hasil observasi penulis mengikuti pembangunan suatu ibukota kabupaten baru di wilayah timur Indonesia. Anggaran dan projek yang masif tersebut sangat potensial menggerakkan ekonomi setempat alias efek ekonomi berganda (economic multiplier effect) dan manfaat lain jika dikelola secara massal. Namun demikian, dana dan projek besar tersebut sangat potensial untuk ‘diijonkan’ calon bupati kepada kontraktor (pengusaha) dan para pencari posisi (pegawai negeri dan politisi lain) di pemerintahan masa depan. Penyalahgunaan wewenang semacam ini sebaiknya tidak boleh terjadi pada DOB Malaka, yang telah diperjuangkan dengan keringat dan air mata semua pihak di Malaka dan luar Malaka.

Mengapa Projek Pembangunan Ibukota Malaka dapat diagunkan? Modus umum yang dilakukan untuk mengumpulkan dana kampanye, dan pada gilirannya mengumpulkan suara lewat kerja keras team sukses, termasuk para bakal calon bupati Malaka, adalah kolaborasi dengan penyandang dana (berminyak) dan pemilik massa (berkeringat). Projek ibukota bisa dibagi – bagi antara para bakal pejabat birokrasi sebagai insentif kepada mereka untuk mengkampanyekan sang calon bupati. Pada saat yang sama, dana dan projek yang besar bisa digadaikan kepada para pengusaha untuk mendapatkan dana kampanye bahkan untuk ‘money politics’. Projek sebesar itu sangat seksi untuk dikomodifikasikan bagi politisi untuk ditukarkan jabatan politik.

Namun sebaliknya, dana pembangunan yang bernilai ratusan miliar rupiah dan berkelanjutan secara multiyear, sangat potensial untuk menggerakkan roda pembangunan dan perubahan sosial di DOB yang masih sangat membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan. Projek yang besar itu jika dikerjakan oleh masyarakat akan memberikan efek ekonomi berganda yang sangat besar, di samping memberi ketrampilan pertukangan dan manajemen projek. Tenaga kerja dan material lokal didatangkan dari setiap desa, dengan manajemen pada tingkat desa atau kampung, akan sangat berarti bagi desa – desa di Malaka. Sementara pengawasan dilakukan oleh pemerintah menggandeng kaum intelektual Malaka yang berada di luar Malaka maupun di Malaka. Strategi model ini akan sangat positif menggerakkan roda ekonomi lokal dan menjadi media transfer teknologi dan ilmu pengetahuan (technology and knowledge transfer) kepada masyarakat di Malaka.

Bagaimana ide ini bisa diimplementasikan di lapangan? Pertama – tama setiap desa akan didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berikutnya, BUMDes dari setiap desa akan bertanggung jawab dalam pembangunan salah satu bagian dari Projek (gedung, jalan atau bangunan fisik lainnya). Pemerintah daerah menyediakan desain dan tenaga ahli untuk mengawasi proses pembangunan sesuai dengan standar baku mutu yang berlaku. Pemerintah secara sengaja membentuk dewan pengawas ahli yang merupakan kumpulan kaum intelektual Malaka yang tersebar di seantero jagat untuk bekontribusi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya di desa masing – masing. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial kaum intelektual kepada kampung halaman. Dengan demikian semua pihak bersinergi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan ibukota Malaka dan keuntungan secara optimal dikembalikan kepada masyarakat untuk menggerakkan roda perekonomian desa, daripada dinikmati oleh segelintir orang.

Apa untungnya bagi Malaka dan masyarakat Malaka? Pertama, dana yang besar dikembalikan kepada masyarakat desa akan menjadi motor pembangunan desar yang signifikan. Desa bisa mempunyai dana yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup (standar of living). Mereka bisa menggunakan dana untuk membangun desa lewat APBDes. Pada saat yang sama penghasilan yang diperoleh dari penyediaan tenaga kerja dan material lokal akan menjadi dana segar untuk memperbaiki kualitas hidup (quality of life) dan menyekolahkan anak – anak ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, masyarakat desa mendapatkan memontum pengalaman dalam pertukangan dan pengelolaan projek yang pada gilirannya mereka mampu untuk mereplikasinya dalam hidup harian mereka.

Kedua, keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan ibukota Malaka akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap infrastruktur yang ada. Eksistensi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan diamplifikasi dengan melibatkan merekan secara aktif dalam pembangunan ibukota Malaka. Ini sekaligus merupakan satu bentuk restorasi kedaulatan rakyat Malaka atas daerahnya sendiri. Apalagi, jika setiap bangunan yang dibangun oleh masyarakat akan dinamai dengan nama desa – desa atau kampung – kampung yang ada di Malaka. Betapa tidak membanggakan ada Gedung As Manulea atau Jl. Loro Haitimuk atau Jembatan Litamali.

Ketiga, keterlibatan kaum intelektual Malaka dalam proses pembangunan Ibukota merupakan momentum partisipasi dan intensifikasi tanggung jawab sosial intelektual bagi kampung kelahiran Mereka, Kabupaten Malaka. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa projek tidak merugikan desa dan tidak mengurangi kualitas yang keteknikannya. Pemerintah Kabupaten Malaka bersama jajarannya memastikan bahwa kaum intelektual dari setiap desa atau kampung menjadi pendorong dan penasehat bagi desa masing – masing untuk menghasilkan projek yang berkualitas dan terjadi alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan pada desa tersebut. Sementara, ini merupakan satu kebanggaan bagi kaum intelektual yang selama ini hampir tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan daerah dan sekarang mereka menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solving) pembangunan.

Yang terakhir, keterlibatan berbagai pihak bukan untuk mengurangi peran dan tanggung jawab pemerintah, melainkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pembangunan yang harus menjadi visi tata kelola Kabupaten Malaka ke depan. Dengan terlibatnya banyak pihak dari perencanaan hingga pembangunan bahkan di tingkat desa, peluang untuk penyalahgunaan dapat diperkecil. Pemerintah menjadi lebih berwibawa karena mampu memobilisasi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan tidak dicurigai sebagai koruptor.

Kesimpulannya, semua pihak harus mengawasi bersama penggunaan dana pembangunan ibukota malaka karena sangat rawan korupsi. Bahkan, sebaiknya projek itu diserahkan kepada masyarakat desa dengan pengawasan kaum intelektual dan pemerintah. Harapannya adalah, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, satu peluru bisa menembak beberapa target. Ibukota berdiri, masyarakat desa makmur, kaum intelektual berpartisipasi, wibawa pemerintah terangkat lewat strategi yang partisipatif, akuntabel dan transparan. Salam Restorasi Malaka!

Tambang: Yes! Kebijakan dan Praktek Tambang Buruk: No!

Industri pertambangan NTT sedang menjadi sorotan akhir - akhir ini. Permasalahan kebijakan pertambangan yang tidak komprehensif hingga praktek pertambangan yang sarat pelanggaran hukum, bercampur aduk dengan kekuatiran akan dampak negatif lingkungan dan sosial pertambangan menjadi topik media massa dan diskusi para pemerhati. Bahkan tidak ketinggalan sekelompok tokoh agama menyeruhkan pembebasan NTT dari segala macam pertambangan (Pos Kupang Online, 12/7/10). Penulis berpendapat bahwa menyatakan tidak sama sekali untuk tambang di NTT, adalah pengkhianatan akan realitas dan sejarah peradaban manusia modern, dan tidak akan menyelesaikan persoalan secara efektif. Alih – alih memboikot kegiatan pertambangan di NTT, akan lebih konstruktif jika energi dan waktu diarahkan kepada advokasi desain kebijakan dan pengawasan praktek pertambangan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan dampak negatif yang minimum.
Mengapa “say no to mine” adalah suatu bentuk pengingkaran realitas sosial dan cenderung suatu bentuk kemunafikan yang tidak menyelesaikan masalah? Tulisan ini akan mengelaborasi fakta ketergantungan umat manusia terhadap pertambangan. Selanjutnya disodorkan beberapa fakta bahwa pertambangan juga menjadi biang kerok degradasi kualitas lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia, untuk meletakkan persoalan pada perspektif yang berimbang. Bagian ketiga memberi argumentasi tentang perlunya kebijakan industri pertambangan yang terintergrasi dengan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Karena menyeruhkan stop pertambangan tanpa memboikot produk tambang pada dasarnya adalah bentuk perlawanan setengah hati bahkan basa - basi.

Pertambanganan adalah soko guru peradaban manusia
Sulit dibayangkan apa jadinya kehidupan kita tanpa industri pertambangan, walau banyak orang alergi mendengar kata ”tambang”. Ibarat lagu ”benci tetapi rindu” bahkan ketagihan, itulah hubungan manusia dengan tambang. Betapa tidak, hampir tidak ada satupun sendi kehidupan modern terlepas dari kontribusi hasil eksploitasi isi perut ibu pertiwi. Bahkan sangat paradoksal ketika sementara orang menggunakan produk pertambangan untuk menfasilitasi advokasi anti tambang. Sebagai contoh, kita tidur di rumah yang dikonstruksi dengan batu, semen, logam, dan kaca, yang dilengkapi dengan perabotan lain yang selalu ada kandungan hasil tambangnya. Selanjutnya, sebelum keluar rumah kita berkomunikasi dengan telepon genggam kemudian menumpang kendaraan yang menggunakan logam dan mienral lain sesuai intensitasnya. Singkatnya, dari rumah sampai masuk kembali ke rumah manusia selalu bersentuhan dengan bahkan tergantung pada hasil tambang.
Ketergantungan ini bukan hanya ciri jaman modern, tetapi sejak lama produk tambang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Sewaktu hidup di gua – gua pun manusia purba menggunakan bebatuan sebagai peralatan untuk meramu dan berburu. Saking pentingnya arti hasil tambang, sejarah peradaban manusia dikategorikan berdasarkan perkembangan konsumsi jenis barang tambang. Jaman batu adalah masa dimana batu menjadi peralatan utama manusia, disusul dengan jaman logam seperti jaman tembaga dan jaman perunggu ketika manusia telah mampu mengekstrak mineral logam dari batuan untuk kepentingan sehari – hari. Lebih lanjut revelusi industri tidak bisa lepas dari penemuan mesin uap dengan batubara sebagai bahan bakarnya. Contoh di atas menjadi indikasi bahwa tambang adalah realitas, yang mau atau tidak harus diterima.
Dalam konteks Indonesia, pertambangan telah lama menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2009 lebih tiga puluh persen pendapatan negara (APBN) disumbang oleh pertambangan dan energi (Marpaung, 2010, pers com). Belum lagi lapangan kerja yang diciptakan oleh industri pertambangan yang juga berkontribusi mengurangi jumlah pengangguran di tanah air sekecil apapun itu. Pertambangan juga berperan dalam membuka keterisolasian daerah – daerah pedalaman yang hampir tidak tersentuh oleh aktivitas ekonomi lain bahkan pemerintah sekalipun. Misalnya, dua kampung masyarakat lingkar tambang di sebuah pulau, di Maluku Barat Daya, baru menikmati investasi listrik setelah 65 tahun Indonesia merdeka, berkat kegiatan community development sebuah perusahaan eksplorasi di daerah itu pada tahun 2010.
Kegiatan pertambangan mangan di daratan Timor dan sekitarnya dengan segala kebobrokannya, telah membuka alternatif penghidupan baru bagi masyarakat NTT. Kegiatan pertambangan memberi peluang diversifikasi mata pencaharian yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Kenyataan ini perlu diterima sebagai anugerah Tuhan yang perlu disyukuri dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara bertanggung jawab. Dengan kata lain, penolakan mutlak terhadap tambang dengan sendirinya adalah pengingkaran terhadap keunggulan kompetitif yang seharusnya menjadi modal untuk memacu kesejahteraan masyarakat. Namun, benar bahwa keunggulan kompetitif berbasis alam perlu dikembangkan dengan menpertimbangkan aspek manfaat yang diselaraskan dengan daya dukung lingkungan.

Sisi Gelap Pertambangan
Fakta dan sejarah membuktikan bahwa tidak ada satu pilihan yang seratus persen baik, termasuk pertambangan. Para ahli ekonomi sosialis mengibaratkan aspek positif dan negatif suatu pilihan seperti kedua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Akibatnya, mereka mengkritik pemikiran ekonomi kapitalis yang memperlakukan aspek negatif sebagai eksternalitas (externalities). Sebagai misal, listrik adalah sesuatu yang sangat esensial bagi kehidupan manusia modern; tetapi jika tidak dikelolah dengan baik bisa membawa malapetaka seperti kebakaran. Pertambangan pun memiliki sisi negatif yang dapat merugikan lingkungan, sosial, dan ekonomi jika tidak dikelolah secara baik pula.
Industri pertambangan dan kegiatan ikutannya rentan merusak lingkungan. Kegiatan pertambangan harus diakui mengganggu kesetimbangan lingkungan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Ada tiga sumber kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan yakni, pertama dalam proses produksi seperti pembukaan lahan, limbah yang dibuang seperti ’tailing’ dan batu penutup (overburden) dan limbah lain selama produksi. Contohnya adalah kegiatan pertambangan permukaan (open pit) yang mengubah topografi sekitar dan pembuangan limbah proses ke alam bebas. Sumber kedua adalah pembuangan yang disebabkan oleh konsumsi produk tambang yang tidak sempurna seperti emisi buangan dari pembakaran batubara atau minyak bumi atau bangunan dan besi tua (scraps) yang dibiarkan teronggok. Kerusakan lingkungan yang nyata di Indonesia adalah tapak – tapak tambang yang dibiarkan terbuka di daerah Kalimantan atau tailing yang dialirkan bebas di sungai seperti di Papua. Sedangkan emisi kasus lingkungan yang kedua seperti karbon monooksida yang dipercaya merusak ozon. Yang ketiga, pertambangan pun dapat menyebabkan malapetaka lingkungan akibat salah kelolah atau kondisi alam yang tidak terdeteksi oleh sistem mitigasi yang ada. Contoh di kecelakaan di luar negeri adalah kasus tumpah minyak di Teluk Meksiko Amerika serikat yang melibatkan perusahaan minyak raksasa, British Petroleum. Sementara semburan lumpur dari sumur explorasi Lapindo Brantas adalah contoh klasik kecelakaan dalam negari yang belum dapat ditanggulangi sampai saat ini.
Pertambangan sering juga menuai suara minor akibat dampak sosial yang ditimbulkannya. Pelanggaran hak asasi manusia, kemampuannya mempengaruhi independensi pengambil kebijakan publik, kerusakan kebudayaan lokal dan penggerogotan institusi sosial adalah beberapa masalah sosial pertambangan. Misalnya, tambang banyak dituding menjadi sumber konflik bersenjata di beberapa negara benua Afrika. Contoh yang paling hangat di NTT adalah kehadiran tambang yang memicu konflik horisontal antara mereka yang pro dan kontra pertambangan. Tidak ketinggalan adalah kecelakaan tambang akibat perlindungan pekerja yang minim kalau tidak dibilang tidak ada.
Sisi buruk lain yang bisa diulas adalah di bidang ekonomi. Ketergantungan yang berlebihan pada satu sektor perekonomian yang memiliki sirkulasi uang yang besar seperti pertambangan dapat merusak ekonomi secara jangka panjang atau yang disebut dengan Dutch disease. Dalam konteks NTT, Dutch disease dapat dijelaskan sebagai berikut. Jumlah uang yang besar dari pertambangan menyebabkan industri lain menjadi tidak kompetitif, sehingga ditinggalkan. Karena sifat pertambangan yang tidak terbarukan mengakibatkan perekonomian dapat collapse akibat terhentinya kegiatan pertambangan; sementara sektor lain menjadi tidak kompetitif dan sangat tergantung pada injeksi uang dari pertambangan. Fenomena ini dapat dilihat di Timor ketika masyarakat TTU meninggalkan ladang (baca: sektor pertanian) dan beralih kepada tambang mangan yang cepat menghasilkan uang segar. Dalam skenario terburuk, saat mangan habis lahan sudah tidak dapat dikelolah lagi karena telah diselimuti belukar; sementara harga barang menjadi mahal karena inflasi. Dalam skala nasional ini lebih kompleks karena melibatkan nilai tukar mata uang.

Adopsi UU No 4 tahun 2009 dan Mining Industry Best Practices
Melihat efek negatif pertambangan di atas maka kehadiran pertambangan perlu disikapi dengan hati – hati. Cara terbaik untuk menolak tambang adalah memboikot segala macam produk dengan konten tambang. Kenyataan dunia moderm menunjukkan bahwa kita belum dapat hidup tanpa hasil tambang. Sehingga, janganlah membakar rumah untuk mengusir tikus. Apa lagi kita menolak tambang di NTT, tanpa melepaskan diri dari produk tambang dan turunnya, hanya akan memindahkan pertambangan di bagian bumi yang lain. Pertanyaan etisnya, mengapa kita membiarkan tambang di tempat lain tetapi tidak di kampung sendiri.
Pertambangan, sebaliknya, harus dikelolah secara strategis untuk mendapatkan keuntungan yang optimum dengan dampak negatif yang seminim mungkin. Bila perlu kegiatan pertambangan di suatu daerah dihentikan jika memang net benefit bagi masyarakat negatif. Dengan kata lain, industri pertambangan dikembangkan dengan mempertimbangan keunggulan komparatifnya terhadap sektor ekonomi lainnya. Lagi pula karena sifat pertambangan yang ekstraktif, maka pertambangan yang tidak menguntungkan merupakan kerugian yang berlipat ganda. Tak laiknya industri lain, yang masih mungkin dioperasikan pada kondisi break even, karena pertambangan menguras asetnya (cadangan mineral) yang tak terbarukan. Semisal, nilai ekonomi pertambangan mangan bagi masyarakat, pemerintah dan pengusaha di Timor, jika ternyata tidak seimbang dengan biaya lingkungan, sosial dan ekonomi yang timbul karena kegiatan pertambangan, maka seharusnya dihentikan karena mangan habis tanpa membawa dampak positif ekonomi. Sebaiknya, dibiarkan hingga masyarakat cukup siap untuk mengelolah pertambangan secara menguntungkan di masa depan.
Untuk mendapatkan manfaat optimum aktivitas pertambangan dibutuhkan kondisi (kebijakan dan struktur sosial dan ekonomi) yang memungkinkan bagi praktek pertambangan yang bertanggung jawab (good mining practice). Suatu daerah yang hanya berlimpah sumber daya alam tanpa memiliki instrumen kebijakan pertambangan dan dukungan infrastruktur sosial yang memadai sulit menuai hasil optimal dari kehadiran kegiatan pertambangan, apa lagi dikelolah oleh pengusaha yang oportunis bermodal nekat. Pada hal sumber daya alam adalah jenis keunggulan kompetitif yang dikendalikan oleh lokasi keterdapatannya, sehingga pemanfaatannya dapat diarahkan untuk membuka sentra pertumbuhan ekonomi baru, membuka keterisolasian wilayah, dan menjadi landasan pengembangan wilayah dan ekonomi (inkubasi bisnis) daerah.
Pemerintah, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, perlu menyediakan kebijakan pertambangan (mineral policy) yang tepat, dan memastikan usaha pertambangan menyokong strategi umum pengembangan dan pembangunan wilayah. UU No 4 tahun 2009 mengharuskan ijin usaha pertambangan mengacu pada rencana umum tata ruang wilayah, menunjukkan bahwa pertambangan harus diintergrasikan dengan blue print pembangunan ekonomi suatu daerah. Sayangnya, dengan kapasitas yang terbatas dan kuasa berlebihan akibat otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha mengeluarkan ijin usaha pertambangan tanpa melewati kajian yang komprehensif cenderung serampangan. Bahkan, beberapa kabupaten berusaha mengakali himbauan pemerintah pusat, untuk menghentikan sementara ijin pertambangan hingga UU Pertambangan tersebut dilengkapi dengan aturan pendukung yang memadai, dengan mengeluarkan ijin kuasa pertambangan secara back dated. Para pejabat demikian tidak lebih baik daripada pengusaha yang dituding rakus dan tidak bertanggung jawab karena merekalah yang biang kerok kejahatan pertambangan.
Jika UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan aturan turunannya diimplementasikan dengan baik, maka sangat mungkin industri pertambangan di daerah memberi kontribusi positif bagi pembangunan. UU ini telah cukup rinci memberi pedoman, baik bagi para pengambil kebijakan maupun pelaku usaha pertambangan. Sayangnya, pada tataran implementasi, kolusi pengambil kebijakan dengan pengusaha oportunis bermodal cekak, memunculkan pertambangan sebagai momok yang menakutkan. Contohnya, peluang ekspor mangan menyebabkan banyak kecelakaan tambang artisanal, bahkan melibatkan ibu hamil dan anak di bawah umur. Namun tidak terlihat jelas apa tanggung jawab dan tindakan pemerintah, sama kaburnya dengan tanggung jawab penadah yang jelas melanggar aturan, karena menerima dari sumber yang tidak sah.
Lantas apa yang harus dilakukan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pengusaha dan stakeholders lainnya? Semua pihak perlu mengembangkan peran masing – masing untuk mendapatkan titik equilibrium bagi pertambangan, yang mengakomodasi kepentingan kaum anti tambang dan pro tambang. Pemerintah dalam tataran kebijakan perlu melakukan langkah strategis sebelum mengijinkan kegiatan pertambangan. Langka – langka yang terutama adalah berdasarkan peta geologi dan data pendukung lainnya menetapkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kemudian ditentukan daerah mana yang akan menjadi wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan menjadi dasar pengeluaran ijin usaha pertambangan. Dari situlah pemerintah menyediakan perangkat peraturan dan merangsang berkembangnya institusi sosial dan ekonomi, yang memungkinkan pertambangan memberi dampak positif optimal dan negatif minimum. Pengembangan sumber daya manusia dan entitas sosial lain yang dapat meningkatkan efek ekonomi berganda pertambangan perlu direncanakan. Analisa opsi – opsi yang memungkinkan (option analysis) dan in put – out put analysis dapat diadopsi untuk mengkuantifikasi dan menentukan strategi yang optimal. Harapannya, pemerintah dapat mengambil keputusan yang dapat akuntabel dan ilmiah.
Pengusaha yang diijinkan adalah pengusaha visioner yang bersedia menerapkan good mining practice (praktek pertambangan yang bertanggung jawab). Good mining practice adalah metode pertambangan yang mengadopsi industry best practices, biarpun tidak ada peraturan pemerintah. Ironisnya, implementasi industry best practice menjadi sesuatu yang sangat sulit bagi pengusaha lokal yang bermodal kolusif bukan uang, karena dibutuhkan uang yang besar. Industry best practice mengandaikan legal license and social license to operate berjalan simultan. Kedua ijin ini diperoleh dengan menjalani semua langka administrastif, teknis dan non teknis yang sebagian besar telah tercantum dalam UU pertambangan tahun 2009.
Misalnya, ijin usaha pertambangan (IUP) eksploitasi harus melewati tahap ekplorasi untuk mendapatkan data yang menjadi landasan teknis kajian kelayakan (feasibility study) yang menyangkut layak ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Secara normatif, ada juga kewajiban AMDAL (environmental impact analysis) yang memuat secara khusus tentang kelayakan lingkungan. Mengingat sedikitnya sentuhan aspek sosial dalam kajian AMDAL, pengusaha diwajibkan untuk menyusun dokumen rencana pengakhiran tambang (mine closure plan) yang memuat rencana rona akhir kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi daerah setempat pasca tambang, serta kiat pengusaha untuk mewujudkan estimasi. Hal ini dibuktikan kesungguhannya dengan dana jaminan pengakhiran tambang, yang hanya bisa dicairkan jika kewajiban pengakhiran tambang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Jelaslah, hanya dengan mengikuti persyaratan normatif ini saja sebagian good mining practice telah terpenuhi apa lagi mengadopsi best mining practice.
Elemen masyarakat lain yang anti tambang tidak seharusnya ditolak karena mereka adalah bandul penyeimbang system control sosial kita. Pemerintah dan pengusaha perlu melibatkan mereka dan memahami apa yang diinginkan (put your feet to their shoes). Pekerjaan rumahnya adalah menyelesaikan egoisme sektoral, yang menyebabkan kutub anti tambang dan pro tambang saling menarik simpati dengan propaganda negatif tidak berimbang. Praktek ini hanya memicu konflik horisontal masyarakat kecil yang sejatinya hanya ingin hidup yang lebih baik. Sudah saatnya, setiap elemen berhenti mengklaim kepemilikan atas kebenaran tunggal yang membingungkan masyarakat awam, karena hanya Tuhanlah yang memiliki kebenaran mutlak.
Kesimpulannya, pertambangan tak bedanya dengan bidang kehidupan lainnya, yang memiliki aspek aspek positif dan negatif. Realitas sejarah bersaksi pertambangan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian manusia sehingga menafikan tambang sama dengan mengkhianati peradaban. Pilihan yang paling realistik dan efektif adalah mengawal pertambangan dengan saksama untuk memastikan dampak positif yang optimal dengan efek negatif sekecil mungkin. Pilihan ini hanya berarti jika pertambangan diintegrasikan dengan rencana strategis pembangunan daerah, dan para pelaku bisnis pertambangan mengadopsi industry best practices. Sementara itu, suara – suara kritis melawan pertambangan haruslah tetap diberi ruang untuk terus menerus mengusik sona kenyamanan pelaku pertambangan dan pengambil kebijakan, demi perwujudan industri pertambangan yang makin jauh dari sifat barbarian dan makin ramah lingkungan dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat dalam operasinya. Semoga kita tidak membatasi mimpi untuk suatu NTT yang lebih baik yang mungkin datang lewat industri pertambangan.

MENGAWAL INDUSTRI PERTAMBANGAN DENGAN NURANI DAN AKAL SEHAT

Oleh Herman Seran

Kasus eksplorasi di Manggarai Barat menyiratkan dua perspektif yang menjadi pijakan dua belah pihak, mereka yang mendukung dan mereka yang menolak pertambangan. Dari berita – berita media massa, pemerintah dan pengusaha berpatokan pada konteks legal license to operate dan kelompok masyarakat yang didukung lembaga non pemerintah berpihak pada social license to operate. Sejatinya, dua aspek tersebut saling mendukung dalam praktek industri pertambangan modern. Sayangnya, arogansi sektoral dan pemahaman parsial dari pihak – pihak yang terlibat menjadikannya seolah dua dunia yang berbeda. Tulisan ini mencoba menawarkan solusi untuk mengurai benang kusut industri pertambangan NTT yang sangat ruwet dari tataran visi hingga prakteknya. Hal lain menjadi perhatian adalah pemahaman yang bias dari para penentang tambang yang berujung pada klaim – klaim spekulatif yang memojokkan para pendukung tambang seolah mereka adalah pengkhianat bumi Flobamora yang sama kita cintai.

Sejarah peradaban manusia tidak dapat dilepaskan dari peranan produk tambang dalam mendeterminasi arah perkembangannya. Peradaban kita diidentikkan dengan pemanfaatan hasil tambang dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak lupa bahwa tahapan perkembangan kebudayaan manusia dijuluki dengan jaman batu, jaman tembaga, hingga revolusi industri yang ditandai dengan batubara sebagai pembangkit mesin uap. Bahkan, pada jaman informasi ini, telpon genggam, rumah tempat kita tinggal, kendaraan yang kita tumpangi hingga cincin kawin yang menjadi simbol ikatan suami istri tidak lepas dari produk tambang.

Sejak Indonesia merdeka, industri pertambangan tidak dipungkiri merupakan penyumbang yang sangat besar bagi keuangan negara Indonesia secara khusus. Misalnya, tahun 2008 industri pertambangan menyumbang sekitar Rp12 triliun sementara sektor kehutanan Rp3.8 triliun dan Kelautan Rp0.8 trilliun (Marpaung, pers com 2009). Perekonomian masyarakat NTT tentu akan banyak terbantu jika secara strategis mengembangkan industri pertambangannya, mengingat pertambangan adalah industri yang location driven. Artinya, kehadiran industri pertambangan di NTT bisa memicu sentra ekonomi baru dan diversifikasi sumber penghidupan yang pada gilirsannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat NTT.

Namun perananan tambang dalam perekonomian tidak serta merta menafikan fakta bahwa ada potensi kerusakan lingkungan dan sosial yang bisa berdampak besar hingga menghancurkan perekonomian sendiri. Bahkan ketergantungan ekonomi berlebihan pada industri pertambangan dapat berakibat negatif pada perekonomian negara, seperti fenomena dutch disease dan Prebisch-Tsinger hypothesis. Akibatnya muncullah tesis resource curse atau kelimpahan sumber daya alam membawa petaka, yang sebenarnya bukan karena industri itu sendiri tetapi lebih karena salah urus ekonomi pertambangan. Melihat peranan pertambangan yang seumpama pedang bermata dua ini, maka pengembangan industri pertambangan tidak harus ditolak tetapi dikembangkan secara strategis dan melewati kajian – kajian yang komprehensif.

Kajian yang mendalam dan transparan dapat menghindari gelombang penolakan dengan alasan seperti yang selama ini dilansir media komunikasi di NTT. Ijin eksplorasi adalah ijin untuk melakuan penyelidikan untuk mengetahui layak tidaknya kegiatan dilanjutkan ke tahap penambangan. Artinya, jika hasilnya sudah dijual bukan lagi eksplorasi melainkan eksploitasi. Walaupun demikian UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No 4/2009) mengharuskan adanya AMDAL, jika akibat eksplorasi itu berdampak besar terhadap lingkungan sekitar. Jika kajiannya menunjukkan dampak eksplorasi tidak signifikan maka masih tetap diperlukan UPL/UKL. Apakah ijin eksplorasi yang diterbitkan sudah menyertakan AMDAL atau UPL/UKL? Hanya pemerintah yang tahu jawabannya.

Di samping itu, ijin masyarakat sekitar sebagai salah satu pemangku kepentingan adalah mutlak perlu dalam konteks social license, terlepas dari status kepemilikan tanah lokasi eksplorasi. Seharusnya, legal license dari pemerintah diberikan dengan memperhatikan aspek penerimaan masyarakat lokal. Di sinilah pemerintah perlu berperan sebagai wasit yang adil bagi setiap warga negara bukan maju tak gentar menyokong pemodal. Sementara itu perusahaan yang tidak menghormati eksistensi masyarakat lokal tidak layak dipertahankan karena tidak mengemban prinsip – prinsip good corporate citizenship yang meliputi perlindungan lingkungan dan pengakuan hak – hak masyarakat lokal.

Namun demikian merupakan suatu spekulasi yan terlalu dini ketika ada yang beragumen bahwa tambang tidak berkelanjutan atau bahkan kontraproduktif terhadap industri pariwisata di Manggarai Barat. Tambang bisa bermanfaat secara berkelanjutan dan dapat berkontribusi positif terhadap bidang perekonomian lain jika dikelolah secara strategis dan integratif. Pemahaman sustainable dalam sektor extractive industry seperti tambang adalah lebih pada fungsinya yang berkelanjutan ketika digunakan untuk mengembangkan industri – industri turunannya. Sebagai contoh, sejarah pertambangan yang panjang di Australia dan Canada telah membantu mereka untuk mengembangkan industri dan ekonomi berbasis tambang yang sekarang ini mendominasi kegiatan pertambangan di negara – negara berkembang. Bahkan ada beberapa daerah bekas tambang di Australia dijadikan sebagai situs – situs pariwisata yang memperkaya objek wisata kota – kota tambang tertentu.

Pertanyaannya, apakah hal tersebut dapat diimplementasikan di Indonesia dan Manggarai Barat pada khususnya? Jawabannya adalah sangat bisa, dengan asumsi bahwa persyaratan – persyaratan yang termaktub dalam UU No 4 tahun 2009 diikuti secara baik. Hal yang tidak kalah penting adalah pihak – pihak yang bertentangan tidak berusaha mempertahankan posisi masing – masing, melainkan berusaha untuk mencari ‘common ground’ untuk kebaikan bersama.

Secara konkret, pemerintah harus membuka diri untuk melihat kembali IUP eksplorasi yang telah diterbitkan apakah, setidaknya secara normatif, telah memenuhi UU pertambangan atau tidak. Karena UU pertambangan yang baru diundangkan awal 2009 tersebut sangat komprehensif dalam aspek lingkungan, pembangunan berkelanjutan termasuk pengakuan hak masyarakat lokal. Pada saat yang sama pihak yang bersebarangan hendaknya tidak memasang harga mati untuk menolak tambang tanpa menyisahkan ruang negosiasi. Sebaliknya, semua stakeholders duduk bersama dengan kepala dingin melihat duduk persoalan kehadiran tambang bagi perekonomian dan peradaban wilayah tersebut.

Praktisnya, pemerintah dan masyarakat dapat meminimalkan kerusakan lingkungan bahkan menyelaraskan pertambangan dengan rencana strategi pengembangan wilayah, termasuk industri pariwisata daerah. Langkanya adalah intervensi pemangku kepentingan dalam pembuatan AMDAL, feasibility study atau studi kelayakan dan mine closure planning (rencana penutupan tambang). AMDAL memuat gambaran tentang menajemen dampak lingkungan termasuk di dalam bagaimana kerusakan lingkungan dikendalikan termasuk tailing atau limbah diperlakukan. Studi kelayakan mengandaikan AMDAL dan dokumen rencana penutupan tambang; karena suatu kegiatan pertambangan harus layak secara ekonomi, teknis dan lingkungan. Dokumen penutupan tambang memuat visi dan strategi perusahaan dalam menangani perubahan lingkungan, sosial dan ekonomi akibat terhentinya kegiatan pertambangan. Ketiga dokumen di atas jika dikerjakan dengan benar akan meminimalisir dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Sayangnya, banyak kajian hanya dilakukan sekedar untuk memenuhi persyaratan normatif.

Bahkan stakeholders bisa menjadi shareholders agar bisa menentukan arah kebijakan operasional perusahaan. Hal ini mengandaikan bahwa perusahaan diberi kesempatan untuk melakukan eksplorasi untuk memastikan bahwa daerah tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan sebagai suatu lokasi pertambangan. Hasil eksplorasi menjadi dasar untuk melakukan berbagai macam skenario keuangan maupun operasional yang dituangkan dalam ketiga dokumen di atas. Perlu diingat bahwa peluang untuk suatu kegiatan eksplorasi untuk bisa sampai pada tahap penambangan umumnya hanya berkisar 30 – 10 persen. Artinya dengan membiarkan pengusaha melakukan eksplorasi daerah diuntungkan dengan informasi yang dapat dipakai sebagai data perencanaan wilayah secara gratis walaupun tidak harus ditambang. Asalkan kita perlu mengawal agar kerusakan lingkungan yang terjadi selama eksplorasi direhabilitasi secara pantas.

Sebagai penutup, pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat dan lembaga non pemerintah harus arif melihat persoalan pertambangan Manggarai Barat. Semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi alias corrective actions bukan mempertahankan posisi masing – masing. Semua yang berniat baik harus punya alternatif terbaik yang menguntungkan semua pihak, sehingga bisa duduk satu meja untuk bernegosiasi. Kalau semua dilandasi niat baik untuk Flobamora dan Manggarai Barat pada khususnya, mengapa tidak bisa dipersatukan? Jika tidak bisa dipersatukan pasti ada serigala berbulu domba. Semoga ketakutan ini tidak terjadi di bumi Flobamora. Karena kita semua berjuang dengan hati tanpa mengingkari akal sehat kita masing -masing***.

OPTIMISING THE ROLE OF THE STATE GOVERNANCE OF DEVELOPING NATIONS IN PROMOTING THE FIFTH KONDRATIEFF WAVE UPSWING

By Herman Seran

Introduction
Based on circular – cumulative – causative (CCC) principle, proposed by socio-political economists, agents involve in global economy are interdependent. Promoting specific sectors while undermining the rests is, therefore, prone to failure. Hence, global economic problems should be addressed through holistic and integrative policies and strategies. As a matter of fact, they argue that the negative side of the economic development should be treated as inextricable results of economic development, not as externalities suggested by liberalism economists.
Even though the current stage of the global economy is dominated by free market principles, to some extent, the interventions of governments still exist (Ricupero, 1997). Nevertheless, many challenge the effectiveness of their involvements (Boettke & Leeson (2004), Hertel, (2003)). Hesitation over governments’ ability has reasonable ground, in particular concerning those in developing nations. Given the current state of affairs, the question is then: are these governments able to promote the fifth global economic upswing? To clarify the above issue, the following questions need to be considered furthermore. Do governments have adequate knowledge to provide effective policies? Do politicians and public servants have reasonable motivations or incentives to serve public interests? Do governments obtain adequate legitimacy to act on public behalf? Lastly, do the current global economic and political structures enable governments to perform their role independently? The first two questions are classic problems regarding government interventions, which have been disputed for a long time. The last questions are specifically related to governments in the developing nations.
This paper aims to consider state governance issues, concentrating on the governments in the developing nations, since these nations have relatively abundant resources, yet underdeveloped. Economically, developing nations are left behind by advance economies; accordingly, being a part of the next long wave upswing is a great opportunity to the citizens. In order to build theoretical ground, the discussion, firstly, draws attention to the Kondratieff cycle or wave, followed by further discussion on the failure of neo-liberalism economy and alternative from post-Keynesian economists including the role of states governance. Next discussion is dedicated to the problems regarding developing nations’ governments in promoting the fifth long wave upswing, then recommendations to these governments to promote the long wave upswing. Conclusion follows.

Kondratieff Wave
Kondratieff wave is a phenomenon of regularities observed in the global economy. Economic historians reveal that the global economy experiences certain cycles of boom and bust. More precisely they are similar to wave pattern, which involving upswing when the economy is flourished, and downswing when it experiences recessions. The economists can also predict the relative timeframes for these economic cycles. There are four economic cycles identified in the global economic history. They include Kitchin inventory cycle (3– 5 years), Juglar fixed investment cycle (7 – 11 years), Kuznets infrastructural investment cycle (15 – 25 years), and Kondratieff wave (45–60 years) (http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_cycle). These cycles, help the economists to construct better economic models, and guide the policy making (Reati & Toporowski, 2004). Socio-political economists normally base their economic thoughts on the Kondratieff long wave as it involves longer duration.
The Kondratieff long wave was suggested by Nikolai Kondratieff, springing from a Marxian perspective of long run movement of capitalism (Reita & Toporowski, 2004). There have been five Kondratieff long waves during the course of global industrialization (O’Hara, 2006a). First long wave, known as industrial revolution, underwent upswing in 1780s – 1810s and downswing from that on to 1840s. This wave was defined by water-powered machineries, and dominated by cotton, iron ore, and coal related industries. The next wave was large-scale industry (1850s – 1870s/ 1870s – 1890s) distinguished by steam-powered machineries and the introduction of telegraphs, railways and steamships. The third wave, finance capital and imperialism wave, (1890s – 1910s/1910s – 1940s) where steel, copper, and metal alloys was the main inputs in electrified industry, heavy engineering / chemicals and steel products. The fourth wave is known as postwar global fordism (1940s – 1970s/ 1970s – 1990s). This period was marked by internal combustion engines and mass production with the main inputs was oil, gas, and synthetic materials. The fifth wave is still a dispute among the scholars, yet it is believed that now world in the fifth long wave swing. Globalization and internet revolution are the markers for the fifth Kondratieff long wave (see O’Hara, 2006a and Reati & Toporowski, 2004).

Criticisms on the Neo-liberalism Economy
Despite plausible achievements, the neo-liberalism economy has been blamed for triggering global economic recession during 1980s – 2000s. Neo-liberalism, which rather concentrating on economic process than economic growth, has escalated global system imbalances and marginalized the functions of institutions. O’Hara (2005) summarizes the critics on the neo-liberalism economy as follows:
“…heterodox economists argue that the globalised neo-liberalism creates too many negative externalities, and also that it has a negative overall impact upon socioeconomic performance. They tend to see the 1950s and 1960s as the golden age of the Keynesian –Fordist state when social and economic progress occurred, while the gradual emergence of neo-liberal globalization led to problematic development into 1980s – 2000s. Recent times are said to have seen the emergence of many critical global, regional, and national financial crises, declining trust, deteriorating environmental performance, lower rate of per capita growth, and much slower productivity. Globalised neo-liberalism, therefore, has destroyed more than it has created in that it stimulates quick profit over long run rewards, financial dominance over industry, production rather than habitat preservation, and market over human relations.” (p.348).
Many scholars agree that leaving the global economy driven by the free market without adequate governments’ control is likely to result in the escalation of contradictions, which in turn will destroy the whole society. As further suggested by O’Hara (2006a), political economists reveal a large number of paradoxes or contradictions derived from free market economy. To name a few, focusing on supply side has weakened the demand power, which is equally important. Capitalism promotes capital to the highest position leading to the powerlessness of states and workers, unregulated economy, escalating financial speculations. These problems harm industry sector as the powerhouse of the economy. Profit maximization principle has sacrificed the environment, social relationship, and has further deepened the gap between those in center and periphery. Excessive competition has left almost no space for innovation and profit. These contradictions can be addressed, if there are institutions that work concertedly supporting the global economy, instead of leaving them to the work of ‘invisible hand’ in market oriented economy. For instance, neo-liberalism vis-à-vis free competition is believed to be unsustainable since market forces unrestrictedly mobilize economic resources from society to economic development process (dos Santos & da Silva, 2004). Free market principles have further marginalized the underdeveloped countries due to their inability to compete against the advance economies. Neo-liberalism has deprived the power of states to ensure public goods are sufficiently available and sustainable, including the carrying capacity of the planet earth. Short term profit maximizing, derived from aggravating rent-seeking behavior, and uncertainty, have resulted in excessive competition, lack of incentive for long term investment, and declining profit margin, hence lacking economic growth. The power of capital, which overwhelming labor bargaining power, has led to inadequate labor compensations. This has deteriorated purchasing power and global demand. Financial market speculation has further created uncertainty. These problems affect each other via circular – cumulative – causative ways. These facts lead scholars, such as Quiggin (2005), to argue that the economic liberalism has lost its power in global economy. Therefore, there is increasing demand for an alternative philosophy or ideology that bases the new economic policies and strategies.

Post-Keynesian Solutions and Role of Post-neoliberalism Governments
There are alternatives to cover the weaknesses, or solve the problems resulted from the employment of the economic liberalism. Post-Keynesian or neo-Marxist economists argue that the global economy requires institutions that work simultaneously to maintain the balance of the global economic functions (dos Santos & da Silva, 2004). In other words, the new long wave upswing pragmatically requires continuous combination between socialist strategies and the positive elements of the neo-liberalism ideology. These kinds of pragmatism strategies seem to dominate the magnitude of the future economic policies (Quiggin, 2005).
Post-Keynesians observe that the main problems of the economic recession are lacking global demand and enormous degree of uncertainty. These troubles root in the diminishing role of governments in protecting public interests from the free market invasion, as it mostly focuses on the supply side of the economic system. Therefore, the global economy is calling for the re-establishment of balanced institutions of governments, corporations, market, labor, society, or international relationship. Reati and Toporowski (2004) suggest several solutions to remediate the global economic problems. Firstly, it needs to boost the demand through macroeconomic policies that favoring innovations and promoting private consumption. They also urge to reestablish the primacy of productive capital to secure long term investment and curb the financial speculation. The third suggestion is to promote labor – capital equality, including the encouragement of full employment, adequate rewards and incentives for innovation, and technological improvement. The problem regarding flexibility of the labor force within the current dynamic economy is urged to be solved. They also suggest establishing a proper regime of intellectual rights that provide incentives to inventors and promote the transfer of knowledge and technology.
The above discussion implies that the state governance social structures of accumulation (SSA) are a very critical ingredient in order to make the post-Keynesian strategies work optimally. In conjunction to that, O’Hara (2005) urges post-neoliberalism governments to promote productive government roles and pragmatic policies in conjunction with public finance. The governments need to stimulate long term demand and global recovery, promote financial stability, global currency system, and value addition process to primary goods, continuously improve comparative advantage, and foster pro-social capital (O’Hara, 2005, p356 – 360).
The governments in developing countries, however, are unlikely to implement these policies effectively. The reasons are related to the issues of human resource quality, adequate incentives to serve the public interests, legitimacy or moral justification, and inadequate bargaining power resulted from current global socio-economic structures. These governments require favorable preconditions in order to convey their roles effectively. The following paragraphs take a closer look to problems regarding the ability of governments in developing countries.

Pre-requisite for an optimal state governance performance
Simply considering that governments will be able to serve the interests of the society is biased towards the reality. Boettke & Lesson (2004) when assessing the robustness of liberalism and socialism theories conclude that:
“Robust political economy requires that both the assumptions of agent benevolence and omniscience be relaxed, so that both incentive issues and knowledge problems can be adequately addressed.” (p.99).
Such kind of relaxing the real world conditions is only valid in theoretical level. There will be a real matter if scholars left aside the issue of knowledge, incentive, legitimacy, and autonomy of governments when deciding the best for the society. The above issues should be addressed to promote the effectiveness of governments’ functions. In developed countries, where the democracy has been implemented maturely, such preconditions may not be real concern, as voting power might be able to correct the system. Yet, for the developing countries, who just experiencing ‘trial and error’ with infant democratic system, or even still living in authoritarian regimes, election process is hardly to solve these problems.
Research conducted by the World Bank and other institutions, reveal that there is a strong relationship between good governance and the economic growth (Dollar & Pritchett, 1998), even though the relationship is not clear cut (Abdellatif, 2003). These scholars further argue that good macroeconomic management is a pre-requisite for economic growth. Accordingly, the issues of knowledge, motivation, and barrier to act on public behalf are significantly important when discussing governments’ roles in supporting the fifth long wave upswing. The countries like Botswana and Thailand who have good economic management reveal higher per capita growth than those that poorly managed. Dollar and Pritchett (1998) show that poor countries have potential for rapid growth if there are good managerial skills available. Therefore, it is crucial to clarify how these concerns obstruct these governments to play important roles in the next long wave upswing.

Knowledge
Knowledge is the first obstacle hampering the capability of the governments to conduct their role in providing the best alternative to support the society. Without adequate knowledge and information, these governments would not be able to decide, what are strategies and policies that can effectively curb their economic problems. As a matter of fact, the problem of lack of knowledge, in addition to other capacity constraints, has become the main hindrance for governance in developing nations. This concern has been realized by developed nations and international communities. It is proven by their supports in education programs, especially for the public servants from developing nations. Additionally, Brooks and Davidson (2002) in assessing the causes of the East Asian crisis, identify skilled labor shortages and ineffective policy setting as parts of primary and secondary supply-side constraints. Van den Berg (2001), as quoted in Brooks and Davidson (2002), reveals that developing nations’ average university graduates during early 2000s was 1.2 percent of population over twenty five years of age, compared to 21.3 percent of those in developed nations. Assuming these generations are now leading and managing developing countries, one can imagine the degree to which knowledge inadequacy is really impacting. The problem gets even worse, since the brilliant university graduates choose to work for the private institutions, which offering more benefits compared to low paying and bureaucratic career development in public sectors. For example, considerable numbers of government employees from developing countries, who undertake study in developed nations, are reluctant to go back to their home country after finishing study. Hence, issue of brain drain even further restraints the governments’ ability in developing nations. Lacking skills in public sectors leads to the appointment of ‘the wrong man to the wrong place’ which further complicating governance affairs.

Incentive or Motivation
Even if governments having adequate knowledge, what is the incentive for politicians and public servants in developing nations to provide the best service to the society? One may argue that they will lose their jobs through general elections as people vote against them. This is just valid only if the civil society is embraced; vis-à-vis fair democratic processes are applied, not governed by repressive regimes. Nevertheless, considering military coup in Thailand, civil protests related to elections in Mexico and Salomon Island, or authoritarian regimes in China and Singapore, one might think reinforcing governments’ motivation through democracy is a rocky path for developing nations.
Survey conducted by Overseas Development Institute (ODI), on political and governance in sixteen developing countries, reveals that the accountability of the political processes in these countries are very low (Hyde, Court & Mease, 2003). Given score one to five, the average accountability from these nations was just 2.28 or just over 45 percent. For example, the report states that:
“…Most countries do not have ‘recall’ system, which allow the electorate to call for an elected representative’s resignation during his term of service… The issue in many transitional societies, however, is that incumbents often have an advantage over their competitors and can ‘buy’ the support they need to get re-elected…”(Hyde, Court & Mease, 2003, p.24).
The authors, in their survey, also discover the ignorance of public interests by their representatives, such as in Peru, Argentina, Indonesia, and other developing countries. Corruption and political patronage are also real issues deteriorating democratic processes in those nations. Accordingly, democracy is not yet a reliable tool to promote good governance in developing nations.
Another reason, why there is not enough motivation for politicians and governments to work for the interest of their countries, is related to economic problem. Given the condition of lacking law enforcement and public control, public servants tend to abuse their positions for personal gains. Corruption, bribery, and other power abuses are widely encountered in developing nations, which often low payment used for justification. For example, many have objected the abuse of international financial debts that flow to developing nations, as most of them have been spent irresponsibly by governments, including being corrupted and used to increase the public servants’ salaries (Green, 2006).
Power abuses, especially corruption, have been a critical barrier to developing nations to utilize their economic resources effectively. Patrick Tucker (2006) explains the link between corruption and development in developing countries based on USAID report on anticorruption strategy as follows:
“…grand corruption (corruption at the highest governmental levels) may be less immediately visible than corruption among mid-level public officials. But Grand corruption is often more devastating to development because it diverts state institutions, as well as financial and natural resources, in order to meet private and elite goals. Additionally, law enforcement’s attempts to eliminate local power abuse are often crippled by corruption at the highest level.” (p.7).

Legitimacy
The next problem, regarding the role of governments is related to their legitimacy to decide policies and strategies that affect people either within their territory or outside. Group or personal agendas, whether they are legalized by national legislations or international agreements, in many cases are pursued at the costs of other nations or groups. Invasions to other nations that paralyzing local economic socio-economic activities, or the mobilization of resources from other part of nations to satisfy the interests of certain groups under territorial legalities, are the problems that inhibiting resources optimization in supporting the next long wave upswing.
The invasions to Iraq, by the United States and its allies, and to Afghanistan, have destroyed economic activities in these regions. Meanwhile, the decision of China to focus the development in the eastern coast, while leaving those in the west in the name of the economic development strategy, is of question; especially, concerning the rights of those in western regions to enjoy the same level of development or participate equally in economic processes. Or the case of Indonesia, where West Papuans’ natural resources being mobilized to western Indonesia, yet Jakarta refuses the demand for self-determination of those people. These issues are left unsolved. Territorial constraints and other international consensus have left them to the nations themselves to address. Nevertheless, the resources in these regions will not be employed optimally to promote the global upswing if such issues are not addressed.
Large number of political and civil unrests in developing nations, due to human right related problems, has weakened economic development in many developing nations. Stability and security are pre-requisites in promoting both foreign and domestic investments. Indeed, political stability plays important role in East Asian nations’ fast economic growth (Hughes, 1995). Governments in most of African nations, on the other hand, struggle to gain their legitimacy. Yet, the stable countries like Botswana economically are growing very well.

Independency
The current situation of economic and political structures is another problem for governments in developing nations to act independently, even though the problems of omniscience and benevolence are relaxed. Political and economic imbalances among the nations and strong financial power from multinational corporations have put the developing nations in a powerless position to serve their public interests. Developed nations often dictate what the developing nations have to do, especially when it comes to foreign aids or debts. Developing nations, especially those relying on foreign direct investment, are not uncommon securing the multinationals interests, instead of sustainable development interests. Accordingly, independency in policy and strategy implementations is a causative problem derived from global imbalances, which hampering sustainable development of developing nations.
Many developing countries are facing financial problems. Wealthy nations and international institutions, such as World Bank or IMF, normally provide aids and debts to these nations. In many cases, financial supports are equipped with guidelines, which often counter productive or even deteriorating the economic conditions. Good example for this is the IMF policies, which following the funds it provides to the countries that in financial crisis prior to Asian financial crisis. A most recent example is the grievance from non-governmental institutions, since the US allocates a lot of aid to the Afghanistan, yet the projects was designed by the United States and implemented by the US companies.
Multinational companies, given their strong financial power, often diminish the bargaining power of the governments in implementing effective policies or strategies. Revenues obtained from the operations of multinational companies often constitute large portion of the government incomes. In turn, the governments tend to protect the continuity of such sources of wealth, even though at cost of the public interests and unsustainable development. For instance, Indonesian government protects Freeport copper – gold mine in West Papua, regardless the fact that the company polluting the environment with its unpopular tailing disposal system. Further more, some small countries even become footloose in their economic policies due to multinational companies’ domination. As expressed by Swee and Low (1996) when explaining Singaporean’s experience:
“…discretionary policy to promote industries more intensive skills, capital and technology must be appreciated. The ultimate decisions of such industrial policy are, however, set by the multinational corporations (MNCs). The MNCs have the technological capability and access to world market. ... Singapore)* has little choice because technology and product lines are decided by MNCs.” (p.6,) * is added).
In short, governments from developing nations experience a large number of impediments when it comes to playing important roles in promoting the next long wave upswing. Lacking knowledge and motivation of the governments appears to be worsened in these nations compared to developed nations where democracy is working relatively effectively. Meanwhile, territorial and jurisdictional constraints have further left some domestic issues regarding resource efficiency and the right to participate to be solved internally by these governments. The issue of asymmetrical socio-economic-political structures, in terms of power of other nations and multinational companies, has also hampered the autonomy of developing nations in implementing the right policies and strategies even if they have adequate knowledge and integrity to do so. Accordingly, successful post-neoliberalism state governance needs to take into account the problems of the capacity constraints of governments from developing nations.

Boosting the economic development in developing nations
How the economic development in developing nations, especially those with low economic growth can be promoted? In addition to proposals from post-neoliberalism economists or further clarifying them, here are some additional recommendations. Encouraging the participation of the developing nations in the fifth long wave upswing requires both international participation and integral decision making from each nation. International involvements can come in terms of promoting the effective governance, developing human resources and promoting of the basic human rights in developing nations. Governments in developing nations are urged to mobilize the available resources they have, including the human resources and primary products, and promote niche industry based on their dynamic competitive advantage. Standard of living and quality of life should be the main concern of the developing nations in terms of infrastructure development and health, educational improvement.
Good governance is the first requirement to boost the developing nations’ participation in global economy. World Bank considers that the public sector management, accountability, legal frameworks and the accessibility of information should be addressed to promote good governance (Abdellatif, 2003). International community can assist the developing nations in promoting these dimensions. Support for improving the quality of public servants and reliable information can ease some knowledge related constraints. The promotion of justice and human rights through strengthening public control over governments and education can discourage the power abuses from government and politicians in the developing nations. Developing nations should consider good governance as basic requisite to promote sustainable economic growth. The economic crises happened in Indonesia during late nineties as a classic example of fast economic growth built under repressive state governance.
Secondly, human resources development, especially education, should become the main priority to the developing nations. International institutions and developed nations are encouraged to play important role to improve the quality of human resources in developing nations together with the domestic governments. On one hand, well educated citizens will help to boost economic growth domestically; on the other hand, surplus skilled workforces can be employed by nations that facing skilled workers shortages and aging population problems. For example, leaving aside other considerations, skilled workforce shortages in fast growing nations like Australia can be overcome by labor from the Pacific nations if they fulfill the required qualities. On the contrary, large number of nations in this region holds inadequate qualities of human resources that fulfill the requirements. Accordingly, both Australia and its neighbors are worse off.
The next issue is strengthening bargaining position of the governments of developing nations against pressures from international organizations, developed nations, and multinational corporations. A global solution on asymmetrical relationship among social structures of accumulation is strongly recommended for many developing nations are suffering from the related problems. This requires international institutions that continuously reinforcing the issues of accountability and equality of international, multilateral or bilateral, and foreign direct investment by multinational corporation relationships with developing nations. At the same time, governments from developing nations should realize that sustainable development is unlikely to achieve if relying on short term reactions or external pressures instead of comprehensive planning.
The fourth point is infrastructure development, especially transportation and telecommunication infrastructures in remote and underdeveloped regions of developing nations. Vast majority of people in developing nations are living in inadequate infrastructures that inhibiting them from economic and information networks. Such conditions lead to the inefficient employment of the economic resources in these regions. As a matter of fact, the network infrastructures are the effective ways of freeing these regions from isolation and enhancing their participation in such integrated global economy. For example, transportation and communication infrastructures are main considerations for the investors, when deciding to invest in remote regions of developing nations. Primary commodities in developing nations can be exploited and used to develop related industry if transportation and communication infrastructures are available.
The last recommendation to make is regarding the exploitation of comparative advantage. Developing nations are encouraged to optimize economic resources they have to boost their economic development. Referring to the success of the East Asian economic development, many economists such as Hughes (1995) and Krugman (1994) believe that economic resources mobilization is playing important parts in these nations economic development fast economic growth. Regarding comparative advantage, despite the problem of Prebisch-Singer hypothesis, natural resources are the best options to start with as they are location driven investments. The investors have to operate in the area where the natural resources are found. Therefore, promoting foreign direct investment in primary commodity sector is a viable option to the developing nations as their natural resources yet to be developed. Additionally, large number of developing nations experiencing increasing revenues from natural resource sector such as African, Latin American, and Middle Eastern nations (UNCTAD, 2005). Furthermore, niche industry supported by the available primary industry can be developed. Relatively fast developing nations like Indonesia, Thailand, and Malaysia started of their economic development based on primary commodities (Hughes, 1995).

Conclusion
Moving towards the fifth Kondratieff long wave, many are being bothered whether state governance social structures of accumulation are ready to promote it. As argued by post-neoliberalism economists, economic liberalism in circular – cumulative – causative ways has created large numbers of externalities, including to the establishment of unbalanced functions of institutions including state governance. Accordingly, they propose reestablishment of the power of institutions especially governments. They are urged to undertake important roles in promoting the fifth long wave upswing. The leaders from these nations are recommended to promote productive and pragmatic public financial roles. They are also required to stimulate long term demand and global recovery, promoting financial stability, global currency system, promoting value addition process to primary goods, continuously improving comparative advantage, and fostering pro-social capital.
These proposals are unlikely to be implemented successfully by the governments in developing nations due to the problems of knowledge, motivation, legitimacy, and independency of these governments. Knowledge is the first issue hampering the ability of the governments of developing due to lack of qualified human resources and access to reliable information. These hindrances cause ineffective decision making. Secondly, democracy is hardly to motivate the governments in these nations to serve the interests of their public. Hence, power abuse for personal gains remains critical concern in the developing nations. Thirdly, some governments under national legal frameworks or international agreements undermine the rights of certain groups of people including exploiting their resources without giving back to such regions. It results in human rights violation and economic inefficiency. The last issue is regarding the ability of the developing nations’ governments to act independently without pressure from international institutions, powerful nations and multinational corporations. In many cases, these governments are unable to preserve their autonomy as they relying heavily on these institutions.
In order to incorporate the governments and developing nations to play pivotal roles in promoting long wave economic upswing, here are several issues that need to be dealt with by both international institutions or developed nations and governments from developing nations. Securing the new long wave upswing promotions need to promote good governance in developing nations. Next, human resources development vis-à-vis education should be the main concern. Third proposal is improving the bargaining power of developing nations against international institutions, developed nations, and multinational enterprises, through the promotion of accountability and equality relationships. Transportation and telecommunication infrastructures development are important in order to alleviate the economic resources mobilization and tie up such regions to global economic networks. Primary commodity development is likely to bases the next step of the industrialization in developing countries since natural resources are location driven comparative advantage.

References
Abdellatif, AM 2003, 'Good Governance and Its Relationship to Democracy and Economic Development', in Global Forum III on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, Seoul.
Boettke, PJ & Leeson, PT 2004, 'Liberalism, Socialism, and Robust Political Economy', Journal of Markets & Morality, vol. 7, no. 1, pp. 99 - 111.
Brooks, R & Davidson, S 2002, 'Investigating the "Bounce-Back" Hypothesis After the Asian Crisis', Economic Papers, vol. 21, no. 2, June 2002, pp. 71 - 85.
Dollar, D & Pritchett, L 1998, 'Money Matters - In A Good Policy Environment', in Assessing Aid: What Works, What Doesn't, and Why (A World Bank Policy Research Report), Oxford University Press, New York. Retrieved: 6 Oct 2006, from http://worldbank.org/aid/pdfs/ch1.pdf
dos Santos, RC & da Silva, DFR 2004, The Theory of Economic Development and Neo-liberalism, Universidade de Sao Paulo, Instituto de Pasquisas Economicas, Sao Paulo. Retrieved: 26 Sept 2006, from http://www.econ.fea.usp.br/seminarios/artigos2/raul.pdf
Green, PL 2006, 'The Debt Debate', Global Finance, vol. 20, no. 5, May 2006, pp. 26 - 27.
Hertel, S 2003, 'The Private Side of Global Governance', Journal of International Affairs, vol. 57, no. 1, pp. 41 - 50. Retrieved: 5 Oct 2006, from ProQuest Science Journals database.
Hughes, H 1995, 'Why Have East Asian Countries Led Economic Development?' The Economic Record, vol. 71, no. 212 March 1995, pp. 88 - 104.
Hyden, G, Court, J & Mease, K 2003, Political Society and Governance in 16 Developing Countries, Overseas Development Institute (ODI). Retrieved: 26 Sept 2006, from
http://www.odi.org.uk/wga_governance/Docs?WGS_5_Political_Society.pdf
Krugman, P 1994, 'The Myth of Asia's Miracle', Foreign Affairs, vol. 73, no. 6, Nov/Dec 1994, pp. 62 - 78.
O'Hara, PA 2005, 'Contradictions of Neoliberal Globalisation: The Importance of Ideologies and Values in Political Economy', The Journal of Interdisciplinary Economics, vol. 16, pp. 341 - 365.
O'Hara, PA 2006a, 'The Contradictory Dynamics of Globalization', in BN Ghosh & HM Guven (eds.), Globalization and the Third World: A Study of Negative Consequences, Palgrave Macmillan, New York.
O'Hara, PA 2006b, 'Post Neoliberal Governance for Sustainable Global Growth and Development', in Growth and Development in Global Political Economy: Social Structures of Accumulation and Modes of Regulation, Routledge Taylor & Francis Group, London & New York, pp. 206 - 242. from http://pohara.homestead.com/files/book4.pdf
Quiggin, J 2005, Economic Liberalism: fall, revival and resistance, School of Economics and School of Political Science and International Studies University of Queensland. Retrieved: 26 Sept 2006, from http://www.uq.edu.au/economics/rsmg/wp/wpp05_3.pdf
Reati, A & Toporowski, J 2006, Which Economic Policy for Fifth Long Wave?: Drawing the Implications of Some Recent Contributions on Long-Term Growth.
Ricupero, R 1997, 'Privatisation, the state, and international institutions', Journal of International Affairs, vol. 50, no. 2 (Winter 1997), pp. 409 - 418.
Swee, GK & Low, L 1996, 'Beyond "Miracles" and Total Factor Productivity: The Singapore Experience', ASEAN Economic Bulletin, vol. 13, no. 1, pp. 1 - 13.
Tucker, P 2006, 'Fighting Corruption in Developing Nations', The Futurist, vol. 40, no. 1, Jan/Feb 2006, p.7.
UNCTAD 2005, Trade and Development Report, 2005: New Features of Global Interdependency, United Nations, New York & Geneva.